TEMPO.CO, Jakarta - Para menteri ekonomi pada Kabinet Jokowi Jilid II diharapkan bisa langsung tancap gas dan menggenjot program-program jangka pendek. Sebab, pada periode sebelumnya, pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla sudah berfokus pada program jangka panjang seperti pembangunan infrastruktur.
"Program jangka pendek merupakan trigger untuk pertumbuhan ekonomi. Sehingga, baik program jangka panjang dan pendek, harus berjalan beriringan," kata Ekonom Universitas Brawijaya Malang, Nugroho Suryo Bintoro di Malang, Selasa 22 Oktober 2019.
Nugroho mengatakan, nantinya, diharapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin, bisa lebih merinci terkait program-program prioritas jangka pendek yang bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi.
Sebagai catatan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 diproyeksikan sebesar 5,2 persen, di mana pada kuartal II 2019, ekonomi Indonesia baru tumbuh 5,05 persen.
"Pertumbuhan kita masih rendah, karena kita masih berorientasi untuk jangka panjang. Itu tidak salah, tapi jangka pendek harus tetap digenjot juga," ujar Nugroho.
Menurut Nugroho, beberapa program yang diharapkan menjadi fokus tim ekonomi adalah mendorong pertumbuhan ekonomi melalui program jangka pendek. Program ini antara lain pembukaan lapangan pekerjaan, termasuk mendorong masuknya investasi di dalam negeri.
Saat ini, ada lima prioritas kerja yang sudah disampaikan oleh Presiden Jokowi yakni pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan segala bentuk kendala regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. "Pertumbuhan jangka pendek, itu lebih kepada peningkatan kemampuan daya beli masyarakat, atau bisa memberikan dampak ekonomi kurang dari satu tahun," ujar Nugroho.
Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020, pendapatan negara ditargetkan sebanyak Rp2,233,3 triliun, dengan belanja negara sebesar Rp2.540,4 triliun. Dari total belanja negara tersebut, ada lima program utama yang akan diprioritaskan oleh pemerintah.
Pada bidang peningkatan SDM, alokasi untuk pendidikan mencapai Rp508 triliun, dan untuk bidang kesehatan sebesar Rp132 triliun. Kemudian, pada penguatan program perlindungan sosial yang difokuskan untuk mengurangi angka kemiskinan dianggarkan sebesar Rp373 triliun. Selain itu, untuk pembangunan infrastruktur pada 2020 Jokowi mengalokasikan sebesar Rp423 triliun.
